DJKI memastikan skema pembayaran royalti ini tidak memberatkan seluruh pelaku usaha secara merata. Khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah memberikan opsi keringanan atau pembebasan tarif royalti berdasarkan luas ruang usaha, kapasitas pengunjung, serta tingkat pemanfaatan musik dalam kegiatan harian.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan setiap bentuk pemutaran musik di ruang publik oleh pelaku usaha wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Kewajiban ini berlaku tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sudah berlangganan layanan streaming musik digital, seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, maupun platform lainnya.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damar Sasongko, menjelaskan berlangganan layanan streaming bukanlah dasar yang sah untuk memperdengarkan musik secara terbuka kepada publik dalam konteks komersial.
“Layanan streaming bersifat personal. Ketika musik diperdengarkan kepada publik di ruang usaha, itu sudah masuk kategori penggunaan komersial, sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah,” ujar Agung Damar Sasongko dalam keterangan resminya, Rabu (30/7/2025).
Mekanisme pembayaran royalti itu sendiri telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lembaga yang secara resmi ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan royalti kepada para pencipta lagu dan pemilik hak terkait.
Melalui sistem kolektif ini, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin satu per satu dari pencipta lagu, sehingga lebih praktis dan tetap menjamin perlindungan hak ekonomi bagi para seniman.
Ia juga menanggapi keresahan sebagian pelaku usaha yang mengaku enggan memutar lagu-lagu Indonesia demi menghindari kewajiban membayar royalti. Menurutnya, sikap semacam itu tidak hanya merugikan para pencipta, tetapi juga menghambat pertumbuhan budaya dan industri kreatif nasional.
“Musik adalah bagian dari identitas budaya. Ketika pelaku usaha enggan memberikan apresiasi yang layak kepada pencipta lagu Indonesia, yang dirugikan bukan hanya seniman, tetapi juga konsumen dan iklim kreatif nasional secara keseluruhan,” kata Agung.
Terkait penggunaan musik instrumental atau lagu asing yang diklaim bebas lisensi, Agung mengingatkan tidak semua musik bebas hak cipta. Menurutnya, beberapa lagu yang diklaim no copyright, justru bisa menjerat pelaku usaha dalam pelanggaran apabila digunakan tanpa verifikasi sumber.
“Termasuk lagu luar negeri jika mereka dilindungi hak cipta, kewajiban royalti tetap berlaku,” lanjutnya.
Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki anggaran untuk membayar royalti, tersedia alternatif legal seperti menggunakan musik bebas lisensi (royalty-free), musik berlisensi Creative Commons yang memperbolehkan penggunaan komersial, memutar lagu ciptaan sendiri, menggunakan suara ambience atau bekerja sama langsung dengan musisi independen yang bersedia memberi izin tanpa biaya.
Untuk prosedur pembayaran, pelaku usaha bisa mendaftarkan bisnisnya melalui platform digital LMKN. Besaran royalti disesuaikan dengan klasifikasi usaha dan luas area pemutaran musik. Misalnya, restoran non-waralaba dengan kapasitas 50 kursi dikenakan tarif sekitar Rp120.000 per kursi per tahun, atau total Rp6 juta per tahun. Untuk tempat usaha yang dihitung berdasarkan luas area, tarif berkisar sekitar Rp720 per meter persegi per bulan.
DJKI memastikan skema pembayaran royalti ini tidak memberatkan seluruh pelaku usaha secara merata. Khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah memberikan opsi keringanan atau pembebasan tarif royalti berdasarkan luas ruang usaha, kapasitas pengunjung, serta tingkat pemanfaatan musik dalam kegiatan harian.
“Kami mengimbau pelaku UMKM untuk mengajukan permohonan keringanan secara resmi agar mendapatkan perlindungan hukum sekaligus mendukung ekosistem musik nasional,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Agung mengingatkan pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran royalti dapat dikenai sanksi hukum, baik berupa administratif maupun gugatan perdata. Namun, sesuai Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta, setiap sengketa terkait pelanggaran wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu.
Kasus Direktur Mie Gacoan Bali
Klarifikasi ini juga disampaikan DJKI sebagai tanggapan atas pemberitaan mengenai salah satu gerai Mie Gacoan di Bali yang diduga belum membayar royalti atas pemutaran musik di ruang usahanya.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Bali resmi menetapkan IGASI, Direktur PT Mitra Bali Sukses selaku pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan di wilayah Bali, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin di gerai miliknya.
Penetapan status tersangka tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polda Bali pada 26 Agustus 2024. Setelah melalui proses penyelidikan, kasus ini kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 20 Januari 2025. Dalam perkara ini, Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang di Indonesia, menjadi pihak pelapor.
Kabid Humas Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Ariasandy, menjelaskan nilai kerugian dalam perkara ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Angka tersebut merupakan estimasi nilai royalti yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Mie Gacoan atas penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di ruang usaha mereka.
Estimasi perhitungan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang penetapan tarif royalti untuk pemanfaatan komersial karya cipta dan/atau produk hak terkait di sektor restoran. Formula yang digunakan dalam penghitungan adalah: jumlah kursi di satu outlet dikalikan Rp120.000, dikalikan durasi satu tahun, dan dikalikan jumlah outlet yang beroperasi.
“Hingga saat ini, hasil penyidikan menunjukkan bahwa tanggung jawab penuh dalam kasus ini berada pada direktur,” kata Arisandi, dilansir dari Antara.
Sumber artikel : DJKI Tegaskan Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti